MAKALAH BPK

Tugas Makalah 

HUKUM TATA NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(BPK)

DISUSUN OLEH  :

RAMADAN ASIS

H1 A1 11 237

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HALUOLEO

SULAWESI TENGGARA

2012

KATA PENGANTAR

ASSALAMU ALAIKUM WR.WB

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah_Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama ditempat ini untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas berbagai bantuannya dalam menyelesaikan tugas makalah yang diberikan oleh dosen yang berjudul “BPK”.

Namun makalah ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari dosen serta rekan-rekan sekalian.

Demikianlah, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan, dosen, maupun pembaca.

WASSALAMU ALAIKUM WR.WB

Kendari,14 Mei 2012

Penulis 

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Perubahan lingkungan eksternal yang kedua adalah kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1.      Sejarah BPK RI

2.      Visi dan misi BPK RI

3.      Dasar hukum BPK RI

4.      Nilai-nilai dasar BPK RI

5.      Rencana serta tujuan strategis BPK RI

6.      Peraturan perundang-undangan BPK RI

7.      Produk hukum BPK RI

8.      Pimpinan serta anggota BPK RI

BAB II

PEMBAHASAN

1.      SEJARAH BPK RI

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA).

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2.      VISI DAN MISI BPK RI

VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

MISI

·         Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

·         Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan

·         Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

sesuai dengan SK BPK RI

3.      DASAR HUKUM BPK RI

Undang-Undang Dasar 1945
PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeniksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

·         Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

·         Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

·         Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

4.      NILAI-NILAI DASAR BPK RI

Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

• Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

• Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

• Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Visi & Misi dituangkan dalam Rencana Strategis

 

 

5.      RENCANA SERTA TUJUAN STRATEGIS BPK RI

Perubahan kepemimpinan di BPK pada saat ini terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara.

Perubahan lingkungan eksternal yang kedua adalah kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.Perubahan lingkungan eksternal yang terakhir berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan juga keuangan Pemerintah Pusat. Pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya terpusat di ibu kota negara menjadi tersebar di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan negara di atas sangat mempengaruh posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal inilah yang mendorong BPK menyusun Rencana Strategis 2011 – 2015 agar dapat dengan segera mengadaptasi perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

• Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
• Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentinga dan mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

6.      PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BPK RI

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

7.      PRODUK HUKUM BPK RI

Tahun 2011

• PERATURAN BPK NO.1 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
• PERATURAN BPK NO.2 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (mencabut ketentuan peraturan no.2 tahun 2007)
• PERATURAN BPK NO.3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
  

Tahun 2010

• PERATURAN BPK NO.1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
• PERATURAN BPK NO.2 TAHUN 2010 TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
• PERATURAN BPK NO.3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
• PERATURAN BPK NO.4 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Tahun 2009

• PERATURAN BPK NO.1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Tahun 2008

• PERATURAN BPK RI NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
• PERATURAN BPK RI NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
• PERATURAN BPK RI NOMOR 03 Tahun 2008 TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA

Tahun 2007

• PERATURAN BPK RI NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
• PERATURAN BPK RI NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
• PERATURAN BPK RI NoMOR 03 Tahun 2007 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

8.      PIMPINAN  SERTA ANGGOTA BPK RI

Ketua	:	Drs. Hadi Purnomo, Ak.
Wakil Ketua	:	Hasan Bisri, S.E., M.M.
Anggota I	:	Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak., MM, CPA
Anggota II	:	Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H.
Anggota III	:	Dr.Agung Firman Sampurna, SE. M.Si
Anggota IV	:	Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.
Anggota V	:	Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
Anggota VI	:	Dr. H. Rizal Djalil
Anggota VII	:	Bahrullah Akbar, B.Sc., Drs., SE., MBA.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Badan Pemeriksa Keuangan RI tidak menilai suatu kebijakan dan atau menafsirkan peraturan perundang-undangan, namun BPK hanya memeriksa dan menilai kepatuhan Pemerintah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelian saham. Apabila BPK RI dianggap menghalangi, mengurangi, mengambil dan atau merugikan kewenangan Presiden, mohon dapat ditunjukkan pada pasal dan ketentuan perundang-undangan mana yang dihalangi, dikurangi, diambil dan atau dirugikan oleh BPK. Karena dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK berdasarkan pada fakta dan apa kata undang-undang. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945   menyebutkan  bahwa Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK berpendapat bahwa berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Pembendaharaan Negara, keputusan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan swasta berupa pembelian 7% saham PT NNT harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagai pemegang hak budget.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan

www.bpk.go.id/

www.bpkpenabur.or.id

www.dephut.go.id/index.php?q=id/taxonomy/term/192

www.solopos.com/.../laporan-keuangan-pemerintah-daerah-bpk-baru